Jakarta, innews.co.id – Banjir merupakan persoalan menahun di Jakarta sejak lama. Meski telah memberi kerugian ekonomi sangat besar, namun hingga kini, masalah banjir tak kunjung terselesaikan.
“Banjir merupakan masalah klasik di Jakarta. Akibatnya, bisa melumpuhkan perekonomian,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Menurut data yang ada, kerugian ekonomi akibat banjir mencapai Rp 2,1 triliun per tahun. Juga bisa terjadi penurunan produksi dan gangguan aktifitas perdagangan dan bisnis,” jelasnya.
Diana mengatakan, kerugian akibat banjir tidak hanya dialami oleh warga yang terdampak, tapi juga pada kalangan pengusaha dan pemerintah.
“Perlu dilakukan upaya mitigasi dan pengelolaan risiko banjir untuk mengurangi dampaknya terhadap ekonomi dan perdagangan di Jakarta,” ujar pengusaha nasional yang sukses ini.
CEO Suri Nusantara Jaya Group ini menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DK Jakarta dalam menangani masalah banjir.
Untuk jangka pendek, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sistem drainase untuk mengalirkan air dengan lebih cepat dan efektif perlu ditingkatkan. Juga secara rutin menggerakkan warga untuk secara intens membersihkan saluran air dari sampah dan sedimentasi untuk memastikan aliran air yang lancar.
Selain itu, pemerintah disarankan membangun tanggul di sejumlah tempat yang paling terdampak untuk melindungi daerah-daerah yang rawan banjir. Lainnya, menggunakan teknologi seperti sistem pemantauan banjir dan sistem peringatan dini untuk membantu mengantisipasi dan mengatasi banjir.
Sementara itu, untuk jangka panjang bisa membuat perencanaan tata ruang yang lebih baik untuk mengurangi risiko banjir. Juga mengembangkan sistem pengelolaan air yang lebih efektif dan efisien.
Dikatakannya, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko banjir, merupakan bentuk upaya preventif, disamping menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
“Guna mengimplementasikan hal tersebut, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tukas Diana. (RN)
