Jakarta, innews.co.id – Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto rasanya sulit dipenuhi, sepanjang berbagai kendala tidak diatasi dengan cepat. Misalnya, akses keuangan yang mudah, birokrasi yang berbelit, pungutan liar, sampai premanisme. Semua membutuhkan good will dari pemerintah.
“Premanisme di lingkungan industri bukan sekadar ancaman bagi pelaku usaha, tapi juga hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Jakarta, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal yang mutlak dijalankan secara tegas dan konsekuen.
“Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka kepastian hukum harus diperkuat dan praktik premanisme harus diberantas,” ujar Diana.
Baginya, kepastian hukum harus dibenahi dan diterapkan secara tegas. Dengan begitu, investor dalam dan luar negeri akan melihat Indonesia sebagai negara yang aman untuk berinvestasi. (RN)
