Jakarta, innews.co.id – Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, masyarakat Papua harus diberi kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri yang memberi hasil positif bagi warga di sana, bukan diberikan kepada kelompok kapitalis dari luar.
Penegasan itu disampaikan politisi Partai Golkar yang juga putra asli Papua, Yance Mote.
“Pemerintah Pusat cukup mensupervisi saja dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk mengolah tanahnya,” kata Yance, dalam keterangan persnya, Rabu (28/1/2026).
Dirinya menyambut baik dilantiknya Anggota Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia oleh Presiden Prabowo Subianto, hari ini.
Yance menegaskan, penawaran konsep swasembada energi dari Pemerintah Pusat diterima dengan status disclaimer.
“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” tegas pengusaha muda ini.
Dikatakannya, secara umum, masyarakat Papua mendukung program Presiden RI terkait swasembada energi, tapi dengan catatan.
Dia mencontohkan, bisa saja dikembangkan gerakan menanam kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala di Papua.
Dirinya mengusulkan agar Pemerintah Pusat menyiapkan bibit plasma yang diberikan masing-masing 1.000 buah kepada setiap kepala keluarga, bergantung pada luas lahan yang dimiliki oleh warga.
“Nanti hasil panennya akan dijual kembali kepada pemerintah, bisa dilakukan hilirisasi maupun untuk keperluan ekspor,” urainya.
Dengan begitu, sambungnya, masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus kehilangan lahan tanah adat (ulayat) yang sudah dimilikinya turun temurun.
Selain itu, kata Yance, pemerintah bisa menyiapkan industri revenery CPO kelapa sawit 30% untuk dijadikan minyak goreng melalui program perjanjian kerja sama (PKS) dengan masyarakat.
Dia mempertegas bahwa pihaknya sepakat menolak penanaman kelapa sawit yang konsensinya dikuasai oleh perusahaan kapital besar. “Kami akan menerima ketika plasmanya diberikan kepada masyarakat untuk menanam,” tukasnya.
Bila masyarakat yang digerakkan untuk menanam, tentu perusakan lahan atau pembalakkan liar tidak akan terjadi karena masyarakat sebagai penjaga dusun akan menanam diatas lahannya sendiri.
“Selain itu, masyarakat tentu akan berjuang sungguh-sungguh mengelola lahannya karena akan mendapat hasil. Dengan kata lain, rakyat akan naik kelas dengan terlibat langsung dengan program swasembada energi,” pungkasnya. (RN)
