Jakarta, innews.co.id – Terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurut data Kementerian Tenaga Kerja mencapai 7.000 orang, merupakan pluit tanda bahaya bagi pemerintah. Patut diwaspadai dan dicarikan solusinya segera.
“Tidak bisa dianggap remeh PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan. Sekaligus menjadi cermin bahwa kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Tidak terelakkannya gelombang PHK salah satu faktornya karena terjadi penurunan daya beli masyarakat.
“Saat ini, orang akan semakin hati-hati dalam membelanjakan uangnya. Mungkin saja, dari sisi ketersediaan stok barang cukup baik, namun bila tidak diimbangi dengan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, maka yang terjadi adalah melemahnya daya beli,” terang Diana.
Penurunan harga-harga bahan pokok menurun tidak diikuti oleh harga bahan mentah atau bahan setengah jadi yang akan digunakan oleh para produsen barang-barang. Hal ini tentu berdampak pada terciptanya deflasi.
Bila deflasi dibiarkan berlarut, sambung Diana, maka modal para pelaku usaha pun akan tergerus untuk menutupi biaya produksi. Tergerusnya modal, tentu akan merusak cash flow dan cadangan modal dari pelaku usaha. Bila itu terjadi, satu-satunya jalan menyelamatkan perusahaan adalah mengurangi jumlah pekerjanya.
Baginya, terjadinya tsunami PHK di sejumlah sektor usaha menjadi pluit tanda bahaya bagi pemerintah.
“Pemerintah harus mengambil langkah ekstrem untuk mendorong harga-harga bahan baku produksi menurun dan daya beli masyarakat meningkat,” serunya.
Seperti diketahui, banyak perusahaan di Indonesia, bahan baku produksinya diimpor dari luar negeri. Dengan tingginya bea masuk, maka harga jual barang produksinya tentu akan melonjak.
“Intervensi dari pemerintah sangat diperlukan. Misal, dalam menetapkan kenaikan suku bunga bank, haruslah realistis dan disesuaikan dengan realita perekonomian yang belum sepenuhnya pulih ini,” cetus Founder Toko Daging Nusantara ini.
Diana menyerukan agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah konstruktif dan inovatif sehingga kegusaran para pelaku usaha akibat deflasi yang terus meninggi bisa diatasi.
Sementara itu, kepada para pelaku usaha, diserukan agar lebih waspada dan benar-benar melakukan perhitungan yang matang, utamanya dari sisi produksi, serta memaksimalkan pemasaran yang lebih luas lagi.
*Saya berharap, di era Pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, angka deflasi dan inflasi bisa terkendali. KADIN DKI Jakarta tentu siap mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” pungkasnya. (RN)
