Jakarta, innews.co.id – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Prof Otto Hasibuan, menjadi satu-satunya organisasi advokat (OA) yang paling gencar mensosialisasikan UU KUHP dan UU KUHAP yang baru ke berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri.
Pada Presidents of Law Associations in Asia (POLA) Summit ke-36, yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta, 7–8 September 2026, Prof Otto Hasibuan secara khusus mengundang Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Dr. H. Prim Haryadi (Ketua Kamar Pidana MARI) untuk bicara terkait hal tersebut.

Dengan lugas, Prof Otto Hasibuan yang juga President POLA mengatakan, “Indonesia telah memasuki era baru dengan menghadirkan produk hukum sendiri, tidak lagi menggunakan hukum kolonial,” ujarnya.
Produk hukum baru ini, lanjutnya, juga harus disosialisasikan ke negara-negara lain, khususnya bagi para penegak hukumnya, agar mereka juga memahaminya.
“Persoalan hukum saat ini semakin sering melampaui batas negara. Kita mungkin memiliki sistem dan tradisi hukum yang berbeda, tetapi tantangan yang kita hadapi semakin serupa. Melalui POLA, kita dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing dan memperkuat kerja sama antarorganisasi advokat di Asia,” kata Prof Otto Hasibuan.
Dirinya mengajak para pimpinan Law Association untuk memahami produk hukum baru di Indonesia sehingga memudahkan bilamana dalam menangani perkara-perkara personal maupun korporasi di yuridiksi Indonesia.
Sementara itu, Prof Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, KUHP-KUHAP yang baru lebih menekankan penanganan perkara yang berkeadilan dengan tetap memberi kepastian hukum.
“POLA Summit menjadi sarana tepat untuk mensosialisasikan KUHP-KUHAP baru kepada para praktisi hukum mancanegara,” tukasnya.
Hal senada dikatakan Prim Haryadi. “KUHP-KUHAP baru memberi perspektif berbeda pada penegakan hukum di Indonesia,” tukasnya.
Bertukar perspektif
Mengusung tema “Criminal Law in Transition: Indonesia’s New Code and Global Perspectives”, POLA Summit ke-36 mempertemukan para pimpinan dan perwakilan organisasi advokat dari berbagai negara untuk bertukar perspektif mengenai perkembangan hukum pidana di masing-masing yurisdiksi, tantangan penegakan hukum lintas negara, serta peran profesi advokat di tengah perubahan hukum dan perkembangan global. Selain itu juga dihadiri sejumlah organisasi internasional sebagai observer, antara lain IBA, IPBA, LAWASIA, UIA, dan BRILSA.
Sekitar 50 delegasi menghadiri pertemuan tersebut. Kehadiran berbagai OA di level dunia tersebut mencerminkan pentingnya dialog dan kerja sama antarprofesi hukum dalam menghadapi persoalan yang semakin melampaui batas yurisdiksi.
Selama dua hari, para delegasi mengupas empat isu utama yakni, Corporate Criminal Liability in the Modern Business Era; Addressing Cybercrime and Emerging Offences in the Digital Age; Transnational in Banking Crime; dan Enforcement of Transnational Criminal Law.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberi pemahaman dalam berbagai perspektif. Para narasumber dipandu oleh moderator dari PERADI, antara lain, Yakup Hasibuan (Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI); Antonius Tigor Sibarani (Ketua Bidang Kerja Sama Internasional YLC PERADI); Adam Soroinda Nasution (Sekretaris Jenderal YLC PERADI); dan Rima Gravianty Baskoro (Sekretaris Bidang Kerja Sama Internasional DPN PERADI).
Hadir juga praktisi hukum senior dan perwakilan institusi Indonesia, yaitu Johannes Sahetapy-Engel (Pengacara Korporasi Senior dan Founding Partner AKSET Law); Hendronoto Soesabdo (Founding Partner AFHS Law Firm); Almaida Askandar (Managing Partner IABF Law Group); serta Andy Bernard Desman (Jaksa Madya pada Direktorat Penuntutan KPK).
Hadir pada kesempatan itu, Tan Cheng Han (President of The Law Society of Singapore); Gao Zicheng (President of All China Lawyers Association); Prashant Kumar (President of The Bar Association of India); Tania Wolff (President of Law Council of Australia); Allan G. Panolong (President of the Integrated Bar of the Philippines); Anand Raj (President of Malaysian Bar); Datuk Mohamed Nazim Maduarin, JP (President of Sabah Law Society); Charles Chan (Bar Council Member of Hong Kong Bar Association); Koji Yoshizawa (Vice President of Japan Federation of Bar Associations); Vincent Tsai (Vice President of Taiwan Bar Association); Roden Tong (President of The Law Society of Hong Kong); serta Bun Navina (Deputy Secretary-General of Bar Association of the Kingdom of Cambodia). (RN)













































