Jakarta, innews.co.id – Meski Kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan 80 tahun silam, namun realitanya masih banyak orang susah di republik ini. Bahkan bisa dikatakan rakyat belum sejahtera. Salah satu penyebabnya adalah penegakan hukum yang masih tebang pilih dan berpihak pada kalangan the have.
Penegasan tersebut disampaikan kritis oleh praktisi hukum kondang Dr. Benny Wullur, SH., MH.Kes., di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
“Realita di lapangan bisa kita lihat dengan kasat mata. Banyak kasus gagal bayar belum ada yang benar-benar beres. Juga masih banyak mafia tanah yang mencaplok tanah milik rakyat kecil,” katanya.
Baginya, justru miris melihat penegakan hukum di Indonesia. Sudah jelas, hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. “Kalau kondisinya begini terus, bagaimana Indonesia mau maju,” cetusnya.
Benny Wullur mendorong pemerintah untuk lebih berani dan tegas. “Kita bisa mencontoh China yang begitu tegas menerapkan hukum. Para koruptor tidak dikasih ampun. Coba kalau di Indonesia, koruptor saja masih bisa menebar senyum dan melambaikan tangan kepada wartawan,” tukasnya.
Dalam hal ini, perlu political will dari pemerintah, termasuk partai politik. Menghukum pelaku tindak pidana, termasuk koruptor seberat-beratnya, bukan malah dilindungi.
“Pejabat yang sudah jelas-jelas korupsi harus dihukum mati,” tegas dia.
Bicara soal RUU KUHAP yang tak kunjung disahkan oleh DPR, Benny Wullur mengatakan, banyak pasal yang perlu ditinjau lagi, terutama perlindungan hukum bagi advokat harus lebih ditingkatkan.
“Selama ini, advokat tidak memiliki ruang cukup untuk mendampingi kliennya saat pemeriksaan. Akibatnya, penyidik kerap menekan pihak yang diperiksa,” urainya.
Baginya, di usianya ke-80 pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah dalam penegakan hukum dan menempatkan pejabat yang benar-benar kompeten dan berintegritas.
“Jangan hanya karena dekat dengan penguasa lantas dipilih. Seorang pejabat itu wajib memiliki kompetensi dan integritas yang baik,” serunya.
Berkaca pada fakta yang ada, Benny Wullur menegaskan, Pemerintah harus lebih bekerja keras dan serius menata bangsa ini.
“Kalau ada oknum-oknum yang bermain-main ganti saja. Pemerintah serius, maka tema HUT RI ke-80 ‘Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’ baru akan tercapai. Kalau tidak, itu hanya sebatas jargon saja,” pungkasnya. (RN)
