Jakarta, innews.co.id – Ditengah rumor penggabungan Partai NasDem dengan Gerindra, muncul pemikiran untuk menduetkan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Keduanya dipandang sebagai tokoh bangsa yang dengan segala pengalamannya diyakini akan mampu mewujudkan Indonesia Emas.
“Kondisi pemerintahan saat ini membutuhkan figur seperti Surya Paloh yang memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam pergerakan politik nasional, bahkan telah lama sebagai pimpinan partai politik serta mampu saling bersinergi dan kerjasama yang baik dengan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan demokrasi, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” kata pengamat politik Robertho Manurung, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Dia mengatakan, Surya Paloh memiliki kecerdasan atas wawasan kebangsaan dan patriotisme serta jiwa bela negara yang sangat mumpuni, sehingga diharapkan terjadi keseimbangan pola pikir dan tindakan terhadap program yang telah direncanakan.
Tak hanya itu, Ketum DPP Partai NasDem ini dinilai bibit, bebet, dan bobot, serta tidak pernah diterpa oleh isu-isu negatif, bahkan memiliki legitimasi dengan integritas dan wawasan yang luas.
“Kapasitas kepribadian Pak SP tidak diragukan lagi untuk mendukung pemerintahan saat ini tanpa pamrih dan bersyarat. Bahkan telah terjalin hubungan yang baik sejak lama dan saling menghormati dengan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, keberadaan sosok Surya Paloh sangat pas mendampingi Prabowo Subianto sebagai keterwakilan pimpinan nasional dari luar Pulau Jawa, sehingga dapat mempercepat pembangunan nasional guna mendukung pemerataan pembangunan.
“Baik Prabowo Subianto maupun Surya Paloh merupakan tokoh politik nasional yang berpengalaman dalam memimpin partai politik yang cukup lama dan pernah bersatu dalam partai politik di Golkar serta berpengalaman memimpin Organisasi Kemasyarakatan,” tukasnya.
Diketahui, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), sementara Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Pendiri FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI).
Memiliki keteladanan dan sportivitas tinggi serta berani dalam putusan yang berbeda dalam kancah perpolitikan nasional dengan menghormati keberadaan demokrasi, atas aspirasi masyarakat yang berkembang guna mendukung amanah kedaulatan rakyat.
Gibran mundur
Lebih jauh Robertho menjabarkan, sejak usai Pemilu 2024, telah banyak pihak menyuarakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.
Bahkan, Forum Purnawirawan TNI gencar menyuarakan 8 tuntutan kepada DPR RI, salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, terkait pelanggaran konstitusi atas putusan MK nomor 90 dan pengaruh politik lainnya yang semakin meluas hingga penilaian terhadap ketidakmampuan dan belum berpengalamannya Gibran, yang hanya sebatas jabatan sebagai walikota Surakarta, sehingga dianggap belum pantas duduk sebagai pimpinan nasional.
Hal tersebut diperkeruh dengan isu sentral dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Percaturan atas ekslasi politik untuk menurunkan Gibran Rakabuming Raka dimungkinkan dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku, namun dirasakan sulit untuk diterapkan.
Namun, kata Robertho, bila hal tersebut terjadi, maka Surya Paloh adalah sosok yang pas menjadi Wapres. “Figur pengganti Gibran sebaiknya dari tokoh politik sehingga tercipta keseimbangan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (RN)
