Jakarta, innews.co.id – Kasus dugaan penyerobotan lahan di bilangan Cipayung, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 10 hektar, yang dilakukan PT Sayana Integra Properti (SIP), pengembang apartemen Sakura Garden City, terus memanas.
Upaya kuasa hukum ahli waris Djiun bin Balok memasang plang pengumuman di lokasi tanah mendapat penolakan dari PT SIP.
Plang tersebut jelas tertulis, “Tanah Adat seluas 10 ha milik ahli waris Djiun bin Balok dkk, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/Pdt/1986 tanggal 31 Oktober tahun 1987 – Dilarang Memasuki Areal Ini Tanpa Ijin Pemilik (Pasal 167 KUHP)”.
“Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam amar putusannya telah memenangkan ahli waris Djiun bin Balok. Namun, PT SIP tetap bertahan di lokasi dan mengklaim memiliki Sertifikat HGB. Padahal putusan pengadilan sudah final dan mengikat,” kata Kuasa Hukum Djiun bin Balok, Dr. Pieter Ell, dalam keterangan persnya, hari ini.
Dituturkan, nyaris terjadi bentrok saat pemasangan plang pada Sabtu, 10 Agustus 2025 lalu. “Mereka (PT SIP) coba menghalang-halangi, bahkan melakukan pengrusakan dengan melibatkan ormas tertentu,” ujarnya.
Pihak ahli waris menyesalkan tindakan penolakan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Manajemen PT SIP. Putusan pengadilan sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap. Bahkan, sudah ada upaya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2018 silam, namun belum berhasil.
Pengacara yang dikenal tegas dan keras ini menuturkan, lahan tersebut merupakan tanah adat yang tercatat dalam buku tanah di Kelurahan Cipayung, atas nama beberapa tokoh masyarakat, di antaranya: Alm. Tjun bin Balok (Girik C 289), Alm. Miin bin Siman (Girik C 325), Alm. Samin bin Kotong (Girik C 176), Alm. Timin bin Saman (Girik C 139), dan Alm. Pr Djenah Djalin (Girik C 288).
Menurutnya, penggabungan kepemilikan girik tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) diperkuat oleh Putusan PN Jakarta Timur No. 220/JT/1983 G, tanggal 13 Februari 1984 dan Putusan PT DKI Jakarta No. 385/Pdt/1985/PT. DKI, tanggal 30 September 1985, serta bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Diuraikan, berdasarkan Penetapan Aanmaning No. 39/2017 Eks/PN Jkt Tim jo No. 220/JT/1983 G, tanggal 6 Desember 2017, pihak pengadilan telah mengeksekusi lahan tersebut pada 8 Juni 2018.
“Sengketa lahan ini telah berlangsung selama lebih dari empat dekade, tepatnya sejak 1983. Total ada 13 perkara hukum di berbagai tingkat, yang semuanya dimenangkan pihak ahli waris,” terang advokat yang juga dikenal sebagai bintang layar lebar ini.
Bahkan, ada korporasi (PT Bina Kualita Tehnik) yang mengklaim pemilik tanah dengan Girik 432, yang ternyata palsu. Pada kasus tersebut diduga terjadi kolusi antara PT BKT dan oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, hingga terbit Sertifikat HGB No. 333, 334, atas nama PT BKT dan HGB No. 385 atas nama PT SIP, dengan dasar penerbitan yang tidak jelas dan menyebut tanah itu sebagai tanah negara.
Akan tetapi, dua surat resmi dari Lurah Cipayung menyebutkan bahwa Girik C No. 289 atas nama Djiun bin Balok masih tercatat dalam buku Letter C Kelurahan Cipayung, mementahkan status kepemilikan tanah oleh PT BKT.
Pieter Ell meminta PT SIP mematuhi putusan pengadilan dan sesegera mungkin meninggalkan lokasi tersebut. “Kalau sertifikat HGB itu lahir dari proses administrasi yang cacat dan sudah dibatalkan oleh pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun PTUN, maka PT SIP sebagai penerima alih hak tidak memiliki legitimasi hukum untuk menguasai atau membangun apapun di atas tanah tersebut,” tegas Pieter Ell. (RN)
