Jakarta, innews.co.id – Kepemimpinan politik wanita Tionghoa menjadi latar yang membawa Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Darwin Darmawan, meraih gelar Doktor di Universitas Indonesia (UI).
Dengan kupasan yang tajam dan komprehensif, Darwin menguraikan dua model kepemimpinan politik wanita Tionghoa dengan mengambil sample Tjhai Chui Mie Wali Kota Singkawang 2017-2022 dan Me Hoa Ketua DPRD Bangka Tengah 2019-2024.
Hasil penelitiannya tersebut dirangkum dalam disertasinya berjudul “Representasi Politik Perempuan Tionghoa Pasca-Orde Baru: Studi Kepemimpinan Tjhai Chui Mie (Wali Kota Singkawang 2017-2022) dan Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah 2019-2024)”.
Dalam sidang terbuka di Auditorium Juwono Sudarsono Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (18/5/2026), Darwin dengan lugas memaparkan disertasinya dihadapan penguji dan promotor, di antaranya Dr. Sri Budi Eko Wardani.
Ethics of care
Dalam risetnya, Darwin menemukan dua pola kepemimpinan berbasis ethics of care.
Pada kepemimpinan Tjhai Chui Mie di Singkawang, dinamika politiknya cukup kuat, di mana dirinya membangun strategi politik assertive-bridging leadership.
“Beliau menggunakan identitas Tionghoa secara terbuka, tetapi tidak eksklusif. Ia membangun legitimasi melalui pendekatan lintas etnis dan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin untuk semua etnis,” urai Darwin.
Dijelaskan, dalam kepemimpinannya, care tidak selalu tampil dalam bentuk yang lembut, tetapi juga tegas, bahkan konfrontatif ketika berhadapan dengan persoalan ketimpangan struktural atau kebuntuan politik yang dibuat-buat.
Dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah, Tjhai Chui Mie menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan kelompok rentan.
Dalam konteks ini, kata Darwin, ketegasan politik dipahami sebagai bagian dari praktik ethics of care untuk memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih adil.
Sementara model kepemimpinan Me Hoa di Bangka Tengah, berbeda. Ini lantaran di sana etnis Tionghoa minoritas. Dalam konteks ini, Me Hoa mengembangkan pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan negosiatif.
Dia membangun legitimasi melalui pendekatan relasional, pelayanan konstituen, dan politik kehadiran. Ia menonjolkan identitas gender dengan sebutan ‘Ibu Me Hoa’ ketimbang etnisnya.
Ini semata untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat lintas etnis. “Strategi ini merupakan bentuk strategic essentialism, di mana lapisan identitas digunakan secara selektif strategis untuk membangun ruang penerimaan sosial yang lebih luas,” ungkapnya.
Pada praktiknya, representasi substantif Me Hoa tampak melalui pelayanan sosial, advokasi masyarakat kecil, kedekatan dengan konstituen, serta keterlibatannya dalam pembentukan sejumlah perda substantif, termasuk perlindungan kelompok rentan dan pelayanan publik.
Relasi sosial
“Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa politik pada dasarnya tidak berhenti pada proses elektoral atau perebutan kekuasaan formal. Politik sesungguhnya adalah relasi sosial sehari-hari yang dibangun melalui kehadiran, kepedulian, responsivitas, dan praktik etis dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks ini, politik tidak hanya berlangsung di ruang parlemen, pilkada, atau institusi formal, tetapi juga dalam praktik keseharian yang membangun kepercayaan sosial secara terus-menerus,” serunya.
Darwin menambahkan, kekhasan itu tampak dalam dua studi kasus risetnya. Baik Tjhai Chui Mie maupun Me Hoa tidak berhenti membangun relasi dengan masyarakat setelah memenangkan pemilihan. Justru setelah terpilih, keduanya terus membangun relasi sosial dengan masyarakat melalui politics of presence (politik kehadiran).
“Mereka hadir dalam kehidupan warga, mendengar kebutuhan masyarakat, membangun kedekatan sosial, serta merawat hubungan dengan konstituen dalam kehidupan sehari-hari,” tukasnya.
Menurutnya, dalam konteks demokrasi lokal Indonesia yang sering diwarnai praktik politik transaksional dan hubungan elektoral yang bersifat sesaat, praktik semacam ini menunjukkan bentuk representasi politik yang lebih substantif dan relasional. Politik tidak dijalankan semata-mata melalui transaksi elektoral, patronase, atau simbol kekuasaan formal, tetapi melalui relasi sosial yang terus dipelihara.
Dengan demikian, representasi substantif hadir melalui kebijakan formal atau produk perda sekaligus melalui praktik keseharian yang membuat masyarakat merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh pemimpinnya. (RN)
