Jakarta, innews.co.id – Pilkada memiliki pengaruh signifikan, baik terhadap suatu daerah maupun secara nasional. Apalagi tahun ini, Pilkada dilakukan serentak di semua daerah. Pilkada Serentak yang berlangsung kondusif dan damai memberikan pengaruh positif bagi iklim investasi dan berusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Pilkada bukan hanya berpengaruh dari aspek teknikal, tetapi juga dari aspek fundamental. Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum krusial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Jakarta Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (29/9/2024).
Bagi Diana, Pilkada juga harus menjadi momentum penting bagi masyarakat lokal untuk dapat memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas serta kreatifitas, bukan sekadar elektabilitas. Sebab, pemimpin yang dipilih akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah tersebut hingga 5 tahun kedepan.
Terkait anggaran Pilkada, menurut Diana, sejatinya anggaran yang demikian besar bisa mendorong roda perekonomian lokal, termasuk UMKM. Secara keseluruhan, untuk Pilkada Serentak 2024 ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran negara senilai Rp 41 triliun. Sebuah anggaran yang cukup besar. Di Jakarta sendiri, anggaran Pilkada hampir Rp 1 triliun. Harusnya itu bisa memutar perekonomian di Jakarta.
Meski begitu, ada banyak sektor usaha yang terdampak positif alias kecipratan rezeki dari Pilkada ini. Misal, bahan pokok, penyewaan mobil, tempat-tempat acara, katering, percetakan, sampai jasa konsultan politik. Pesta demokrasi 5 tahunan ini harus membawa dampak positif bagi pelaku usaha riil, termasuk UMKM.
Kerawanan
Diana mengingatkan, hampir semua daerah rentan terjadi kecurangan, bahkan yang massif sekalipun seperti, keterlibatan aktif aparatur negara maupun TNI/Polri dalam Pilkada, dan sebagainya.
Secara umum, ada 5 potensi kerawanan Pilkada Serentak yaitu, politik Identitas, relasi kuasa pada politik lokal, kampanye hitam di media sosial, politik uang baik bagi-bagi uang maupun mahar politik netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan netralitas penyelenggara negara.
Salah satu kerawanan yang perlu diantisipasi dalam Pilkada dan berpengaruh terhadap dunia usaha adalah konflik sosial. Perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik berkepanjangan.
Selain itu terjadi kerusuhan yang bisa menimbulkan kerawanan sosial. Juga adanya penolakan masyarakat terhadap salah satu paslon.
Dikatakannya, tantangan yang dihadapi pra Pilkada lebih kepada aspek keamanan dan kepastian berusaha. Sementara pasca Pilkada, tantangannya pada kebijakan ekonomi. Misal, pemimpin daerah terpilih fokus pada belanja ASN atau kebijakan yang dihasilkan tidak pro kepada perluasan kesempatan berusaha. Ini tentu akan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Belum lagi, banyak pasangan pemimpin daerah yang tidak akur.
“Harusnya, pasangan pemimpin daerah yang terpilih menandatangani pakta integritas, bukan saja berintegritas dalam melayani masyarakat, tapi juga komitmen untuk selalu akur hingga akhir periode kepemimpinannya. Ini penting untuk memiliki chemistry dalam membangun daerah masing-masing,” seru CEO Suri Nusantara Jaya Group ini.
Kami sebagai pengusaha tentu berharap proses Pilkada berlangsung aman dan damai, sehingga dunia usaha bisa tentang tenang berusaha. Sebab, bila kondisi tidak aman, setidaknya bisa mendorong pelemahan nilai tukar rupiah maupun penurunan daya beli masyarakat. (RN)
