John Palinggi: Memilih Menteri Hak Prerogatif Presiden, Tak Perlu Diramal

Dr. John Palinggi, minta semua pihak membiarkan Presiden Prabowo Subianto menentukan sosok di kabinetnya, tak perlu diramal

Jakarta, innews.co.id – Jelang pengisian Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden-Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, secara mendadak muncul banyak peramal di negeri ini. Mereka mencoba meramal siapa saja sosok yang bakal mengisi pos-pos kementerian. Bahkan, sampai ada yang terang-terangan menyorongkan nama agar dipilih jadi pembantu presiden.

Hampir setiap hari, banyak media menyuguhkan ramalan-ramalan tersebut. Ternyata hal tersebut dinilai cukup membahayakan, bukan saja bagi Prabowo, tapi juga orang yang coba digadang-gadang tersebut.

“Kita patut bangga dan mensyukuri bahwa proses Pemilihan Presiden dan Legislatif bisa berjalan dengan aman dan damai, di mana terpilih dengan suara signifikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia sampai 5 tahun kedepan,” kata Pengamat Politik, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan Dr. John Palinggi, MM., MBA., di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Memilih menteri-menteri yang akan membantu tugas Presiden, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi, tidak perlu ada ramalan si A bakal masuk kabinet, si B bakal menjadi menteri ini dan itu. Sebab, hal tersebut berpotensi menggerus kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Prabowo. “Biarkan saja, Pak Prabowo yang akan menilai, tidak saja secara kompetensi dan kelayakan, tapi juga dengan mata batinnya siapa orang yang dinilai layak membantu dirinya,” ujar John.

Munculnya ramalan-ramalan berpotensi melahirkan kebingungan bagi Presiden. “Saya lihat dua bulan terakhir ini muncul banyak tukang ramal. Yang bahkan seolah dia lebih tahu tentang siapa yang paling layak menjadi pembantu presiden daripada Pak Prabowo. Ada juga pihak-pihak yang mendeskreditkan seseorang dan menilainya tidak layak menjadi menteri. Bahkan, ada yang tidak berkeringat tapi mengajukan diri jadi menteri. Ini kan aneh,” tutur John yang juga dikenal sebagai pengusaha multinasional yang sukses ini.

Jadi, belakangan diwarnai dengan maraknya promosi-promosi untuk jadi menteri, sekaligus caci maki terhadap sosok yang dinilai tidak pantas. “Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memilih siapa yang panas untuk membantu tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara. Tak usah diintervensi, apalagi menggadang-gadang salah satu pihak dan mencemooh yang lain,” seru John mengingatkan.

Pola-pola meramal tersebut, bagi John, bisa membahayakan. “Bagi mereka yang dimasukkan namanya sebagai calon menteri tentu akan senang. Namun, bila kenyataannya tidak jadi, tentu bisa melahirkan pemikiran negatif kepada Bapak Presiden. Dari situ bisa lahir gerakan-gerakan yang bisa menghambat progran-program pemerintah,” beber Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (Bisma) ini.

Untuk itu, mantan Pengajar di Lemhanas ini menegaskan, arus komunikasi yang cenderung mengacaukan konsentrasi Presiden untuk memikirkan siapa yang layak jadi pembantunya bisa menggerus hak prerogatif yang mutlak dimiliki oleh Prabowo sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

“Patut diduga ada skenario yang berupaya mengacaukan pemikiran Pak Presiden sehingga melemahkan hak prerogatif absolut yang dimilikinya,” cetusnya.

John juga mengingatkan, bahkan orang yang terdekat dengan Presiden terpilih untuk lebih membatasi diri dalam berkomentar yang tidak sepatutnya dan diluar ranahnya.

Ditambahkannya, untuk mengisi pos-pos kementerian tidak bisa seolah menjadi ‘hadiah’ bagi parpol pendukungnya. “Tidak ada istilah itu. Karena pasti Pak Presiden bersama timnya akan memilih orang-orang yang bisa menterjemahkan visinya dalam membangun negara ini, bukan mereka yang mau numpang tenar saja,” tegasnya.

Selain itu, ramalan-ramalan tersebut juga bisa melemahkan kepercayaan diri Presiden dalam menentukan para pembantunya.

Kriteria

Lebih jauh tokoh masyarakat lintas agama ini menjelaskan, sosok yang memiliki masalah dengan keuangan negara, seperti punya kredit macet di bank atau hutang yang bertumpuk sangat tidak layak menjadi menteri.

Begitu juga bila wawasan kebangsaan dan rasa nasionalismenya kurang, juga tidak layak. Demikian juga sosok yang pragmatis dan terlalu kesukuan pun tidak layak. Karena bila terpilih, pasti dia akan mengutamakan lingkarannya saja.

Menteri itu haruslah seorang yang memiliki nasionalisme kuat dan mencintai bangsa ini sepenuhnya. Karena dengan begitu, dirinya akan benar-benar memperhatikan dan membangun hingga ke pelosok negeri.

John meminta para peramal untuk setop dan memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berpikir tenang sehingga bisa memilih menteri-menteri yang bisa mendeskripsikan visi-misinya. “Tidak perlu diusik dengan ramalan-ramalan yang mencoba mempengaruhi. Ingat, hak prerogatif penuh ada di Bapak Presiden,” pungkasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan