Jakarta, innews.co.id – Sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto dinilai telah menghormati sejumlah partai, baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun tidak. Namun, pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri menjadi sesuatu yang memiliki manfaat besar bagi perjalanan bangsa ini kedepannya.
“Pertemuan kedua tokoh bangsa ini dalam membicarakan berbagai hal tentu akan lebih esensial terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut juga akan memperkuat visi-misi serta program yang akan dicapai,” kata Pengamat Kenegaraan Dr. John Palinggi, kepada awak media di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dirinya menilai, sudah saatnya Prabowo bicara dari hati ke hati dengan Megawati, sebelum pelantikan. “Tak usah hiraukan pihak-pihak lain yang mengkhawatirkan bila pertemuan itu terjadi. Dari pertemuan tersebut akan lahir kesepakatan bersama yang akan ikut menentukan perjalanan bangsa,” yakin John yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) ini.
Ditekankan, negara kita tidak mengenal oposisi. Tapi bila mungkin ada kekeliruan dalam pelaksanaan di pemerintahan, maka akan dikoreksi oleh DPR, sesuai dengan fungsi pengawasannya.
Persoalannya, DPR berani bersuara tidak? Atau malah memilih bungkam terus.
Fokus kerja
Lebih jauh Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (Bisma) ini menguraikan, pergolakan dunia dan persolan pangan masih menjadi trending topic di pemerintahan kedepan. Sebab, kondisi geopolitik dunia bisa mempengaruhi mata rantai distribusi dan pasokan pangan.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian mendalam pada pertanian sehingga bisa mencukupi kebutuhan rakyat tanpa perlu mengimpor beras,” ujar Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMI) ini.
Dia mengingatkan, jangan sampai pengalaman lalu terulang lagi, munculnya pupuk palsu atau pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani. Juga ada bibit pagi varietas unggul malah dibakar.
Selain itu, John berharap Presiden terpilih bisa meminta menteri-menterinya memberikan laporan per bulan. Dan, Presiden bisa melakukan evaluasi kinerja menteri-menterinya per bulan, sehingga tahu persis mana progran yang sudah berjalan dan mana yang masih terkendala. Kalau pun ada masalah bisa segera dicarikan solusinya.
“Aksentuasi yang diharapkan adalah kecukupan pangan bagi rakyat. Jangan malah dicarikan alternatif, misal makan singkong, sagu, dan lainnya. Itu sama saja dengan mencoba lari dari masalah yang ada,” tegas John.
Karena itu, bagi John, dalam memilih menteri-menteri ada azas kehati-hatian. Dirinya yakin, Prabowo mampu memilih pembantu-pembantunya yang mampu menjabarkan visi-misi Presiden. “Tidak perlu diramal-ramal siapa bakal jadi menteri. Pak Prabowo punya mekanisme tersendiri salam menentukan siapa yang pantas membantunya di kabinet nanti,” serunya.
Tentu kombinasi kalangan profesional dan orang parpol yang kompeten akan jadi pertimbangan. “Kalau banyak dari parpol membahayakan karena orang parpol rata-rata lebih loyal pada partainya daripada Presiden,” cetus John.
Hal lainnya adalah soal korupsi yang berada di tingkat yang mengkhawatirkan. “Korupsi masalah yang sangat serius di negeri kita. Pak Presiden Prabowo harus bisa mencarikan solusi guna menekan hal tersebut,” tandasnya.
Namun John beranggapan, sepanjang legislasi terkait korupsi tidak diperbaiki, usaha apapun yang dilakukan akan sia-sia. “Ada dua pilihan, hukuman diperberat atau diringankan tapi hidupnya dibatasi. Seperti di Singapura, hukuman bagi koruptor hanya 6 bulan, tapi tidak boleh buka rekening di bank, tidak boleh punya credit card, di KTP-nya dibuat tanda khusus sebagai koruptor, dan hal-hal yang membatasi hidupnya. Jadi intinya pendekatan legislasi,” beber John. (RN)
