Jakarta, innews.co.id – Penambahan jumlah kementerian tentu mempengaruhi postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Melihat kondisi perekonomian saat ini, penambahan kementerian dipandang belum perlu. Namun, semua menjadi hak prerogatif dari Presiden RI.
“Melihat kondisi perekonomian saat ini, sepertinya belum perlu menambah kementerian. Karena itu juga akan merubah postur APBN kita. Selain itu akan muncul extra cost, baik pembiayaan yang bersifat belanja langsung dan tidak langsung,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Diana Dewi, dalan keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dibatasi hanya 34 buah. Kalau jumlah kementerian ditambah, berarti harus merevisi UU 29/2008 terlebih dahulu.
Diana menilai, gemuknya kementerian tidak lantas membuat banyak program kerja tertangani. “Kementerian yang gemuk berpotensi terjadinya tumpang tindih dan pekerjaan menjadi nirefektif. Selain itu, kabinet gemuk juga akan membuka lebar peluang terjadinya korupsi dalam konteks kewenangan yang dimiliki kementerian bersangkutan,” ujarnya kritis.
Saat ini, secara umum, kondisi perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja. Indikatornya, terjadi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, di mana mereka cenderung mencari barang yang harganya lebih murah dari yang biasa dibeli selama ini. Juga banyak terjadi PHK di sejumlah perusahaan maupun gelombang deflasi, di mana BPS mencatat pada Juli 2024 terjadi deflasi 0,18 persen. Sedangkan secara tahunan (year-on-year) Indonesia mencatat inflasi sebesar 2,13 persen.
“Kita cukup bersyukur pondasi ekonomi negara masih cukup kuat ditengah pelemagan nulai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta kondisi geopolitik global yang tak menentu. Bahkan, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir 2024 berada pada kisaran 5,0 hingga 5,2 persen,” jelas Diana.
Meski begitu, lanjutnya, harus dilakukan langkah-langkah korektif dan solutif guna menghindari deflasi yang lebih jauh lagi.
Lebih jauh Founder Toko Daging Nusantara ini mengatakan, saat ini merupakan masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, hingga Oktober nanti. Tentu saja sedikit banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Fokus kerja kabinet Indonesia Maju Jilid II juga sudah terpecah karena sudah dipenghujung waktu. Itu bisa dipahami.
Diri meminta di sisa waktu yang ada, Pemerintahan Jokowi tetap harus melakukan langkah-langkah antisipatif karena meski telah dilantik, kan Presiden Prabiwo harus melakukan adaptasi, memilih para pembantunya dan membuat skala prioritas kerja. Setidaknya, selama 3 bulan pasca dilantik, persiapan-persiapan tersebut baru dilakukan.
“Kami berharap di 2025 nanti, Presiden terpilih Prabowo bisa langsung tancap gas dengan berbagai program yang mendorong kemandirian ekonomi, percepatan perputaran ekonomi, serta mengintesifkan investasi di segala lini. Dalam hal ini, Pemerintahan Prabowo bisa menggandeng KADIN guna memperkuat stabilitas ekonomi,” serunya.
Selain itu, para pelaku usaha berharap Pak Prabowo bisa memilih menteri-menteri yang tidak saja memiliki kompetensi yang unggul, tapi juga tegas dan berani dalam melakukan terobosan guna percepatan ekonomi. Istilahnya, Pak Prabowo harus memastikan kementerian yang ada dipimpin oleh the right man on the right place.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus dapat memberikan solusi-solusi yang adaptif dan solutif guna mengentaskan berbagai persoalan dunia usaha, seperti kemudahan perizinan, akses permodalan dan pinjaman, meniadakan pungutan liar (pungli), dan sebagainya. Hal ini penting agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya,” tukas CEO Suri Nusantara Jaya Group ini.
Kata Diana, visi Indonesia Emas 2045 menjadi target besar. “Untuk itu, KADIN Indonesia tengah menyusun White Paper Pembangunan Ekonomi 2025-2029, yang mengedepankan prinsip no one left behind. Ini tentu akan dapat membantu pemerintah dalam melakukan langkah-langkah strategis dan kreatif dalam mendorong terealisasinya target pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 nanti,” pungkasnya. (RN)
