Jakarta, innews.co.id – Sebanyak 4 tuntutan disampaikan dalam aksi massa bertajuk ‘Tabaos Maluku Menggugat’, yang diadakan hari ini. Sekitar 500-an orang dari berbagai elemen masyarakat berjalan kaki dengan membawa berbagai tulisan yang melukiskan keprihatinan atas berbagai janji pemerintah yang tak juga terealisasi.
Salah satunya terkait pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tak kunjung dimulai. Padahal, hal tersebut sudah direncanakan sejak 2009 lalu. Bahkan, akhir 2021 menjadi target pemerintah untuk membangun LIN yang direncanakan selesai di 2023. Namun ternyata tak kunjung berjalan.
Begitu juga pembangunan Ambon New Port (ANP) yang sejatinya untuk mendukung LIN. Kabarnya, baik LIN maupun ANP terkendala soal pembebasan lahan. Juga hambatan soal ketersediaan anggaran dan belum ada regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat terkait LIN.
Demikian juga realisasi pembentukan Provinsi Kepulauan yang dinilai juga urgen untuk direalisasikan.
Mencermati kondisi demikian, sejumlah elemen masyarakat menyuarakan gerakan ‘Tabaos’, bahasa Maluku yang artinya, berteriak atau memberitahukan.
Dalam pernyataan sikapnya, elemen masyarakat Maluku menyerukan beberapa hal yakni, pertama, meminta pemerintah memgakomodir putra Maluku untuk menjadi menteri. Hal ini dipandang penting sehingga bisa mengangkat isu-isu yang dihadapi oleh daerah, seperti pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, perikanan, dan pariwisata. “Dengan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat, mereka dapat merancang kebijakan yang relevan dan efektif,” kata Koordinator Aksi Tabaos Martho Zaini Warat, dalam siaran persnya, Selasa (15/10/2024).
Kedua, kehadiran menteri dari Maluku memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat lokal, sekaligus memotivasi bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan.
Ketiga, memastikan sosok yang menduduki jabatan itu memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, bukan hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu saja.
Keempat, mendorong diterbitkannya regulasi tentang pembangunan LIN di Maluku sehingga terdapat landasan hukum yang jelas. Dan kelima, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam merealisasikan LIN.
Elemen masyarakat juga menegaskan bahwa realisasi partisipasi interes 10% dari Blok Masela sangat penting bagi masyarakat Maluku untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, keadilan sosial, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas lokal.
“Untuk mewujudkan partisipasi yang efektif, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk menyediakan pendidikan, pelatihan, dan akses informasi yang memadai kepada masyarakat,” pungkasnya. (RN)
