Jakarta, innews.co.id – Diresmikannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah babak baru, tidak saja bagi investasi di Indonesia, tapi juga harapan bagi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara bagi kesejahteraan rakyat.
“Diresmikannya Danantara merupakan langkah visioner Presiden Prabowo dalam menciptakan lembaga pengelolaan kekayaan negara yang terpusat, fokus, dan efektif,” kata Dr. John Palinggi, MM., MBA., Presiden Direktur PT Karsa Mulindo Semesta Group, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Bagi pengusaha yang telah 45 tahun bergelut dalam dunia bisnis tanpa cacat cela ini, Danantara bukan sekadar tempat penggabungan aset, melainkan bentuk transformasi terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dirinya menegaskan, dalam berbisnis, kejujuran menjadi sesuatu yang utama dan sangat penting.
Itu juga yang menjadi kunci bagaimana negara-negara di Eropa, seperti Swedia dan Norwegia, meski tanpa sumber daya melimpah, tapi bisa maju. “Integritas dan transparansi dalam mengelola kekayaan negara menjadi kunci kemajuan suatu bangsa dan kesejahteraan rakyat,” seru Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini.
Baginya, dengan niat tulus dari Presiden Prabowo dan mereka yang terlibat dalam Danantara guna mencapai tujuan mensejahterakan rakyat.
Atasi kebocoran
Pembentukan Danantara, bagi John, juga merupakan suatu upaya mengatasi kebocoran anggaran, tumpang tindihnya pengelolaan, dan intervensi tidak sehat yang selama ini kerap dialami oleh perusahaan-perusahaan di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalau kita flash back, banyak BUMN yang justru menjadi beban negara lantaran pengelolaannya tidak profesional, bahkan kabarnya dijadikan mesin ATM oleh oknum-oknum di pemerintahan,” tandasnya.
Selain itu, banyak BUMN yang seenake dewe (semaunya sendiri) minta penyertaan modal negara, tapi tidak bertanggung jawab. Bahkan, mencari pinjaman luar negeri yang selanjutnya menjadi beban negara.
Dicontohkan, seperti kasus BLBI, di mana banyak hutang-hutang BUMN menumpuk tanpa akuntabilitas yang jelas.
“Dengan struktur yang lebih terpusat dan pengelolaan transparan diharapkan Danantara bisa memutus mata rantai masalah ini,” tegas John.
Secara tegas John meminta rakyat dilibatkan dalam mengawasi Danantara. Karenanya, pengelolaan Danantara harus didasari oleh asas keterbukaan dan transparansi.
“Bukan berarti rakyat tidak percaya dengan mereka yang duduk sebagai pengelola, tapi untuk memastikan niat baik Presiden Prabowo tidak diciderai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab,” cetus Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini.
Cita-cita besar
Dirinya menyatakan, Danantara lahir dengan modal kapital dan moral yang besar. Tentu harapan besar pun disematkan pada lembaga ini.
“Bapak Prabowo telah memilih dan menempatkan orang-orang terpercaya untuk memimpin Danantara. Kita berikan kepercayaan pada mereka dengan tetap diawasi tentunya,” jelasnya.
Ditambahkannya, setiap langkah besar harus selalu dimulai dengan niat baik dan pikiran positif. Danantara menjadi taruhan untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa mengelola kekayaannya sendiri untuk kemakmuran rakyat.
“Danantara adalah sebuah cita-cita besar dan simbol harapan baru. Di tangan orang yang tepat, Danantara bisa menjadi mercusuar yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik,” pungkas John. (RN)
