Jakarta, innews.co.id – Penilaian 100 hari kerja selalu muncul, tidak saja terkait pemerintah, bahkan juga lembaga-lembaga dan organisasi. Padahal, jelas tidak bisa suatu periode pemerintahan atau kepengurusan dinilai hanya dalam 100 hari.
Namun, di satu sisi itu bentuk antusias masyarakat sekaligus penyemangat agar pemerintah bisa langsung tancap gas usai dilantik.
“Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa menilai kerja pemerintah berangkat dari 100 hari pertama pemerintahan. Itu terlalu absurb,” kata pengamat politik nasional Dr. John Palinggi, di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
John menilai, mengurus negara lingkupnya luas. Tidak seperti mengurus lingkungan di RT/RW. Pastinya ada banyak tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto, baik di awal, tengah, maupun akhir kepemimpinannya.
“Pastinya Pak Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan serta hambatan yang kompleks dan tidak mudah. Dan, itu tidak dapat diukur dalam waktu tiga bulan saja,” jelas Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMI) ini.
Dalam pemerintahan, tentu Presiden akan melakukan evaluasi secara berkala terkait kinerja para pembantunya dan lembaga-lembaga dibawahnya. “Idealnya mulai bulan ke-6 hingga 9 dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, khususnya terhadap program-program skala prioritas yang telah dicanangkan,” seru Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), salah satu organisasi pendiri KADIN Indonesia.
Yang banyak terjadi justru penilaian 100 hari kinerja pemerintahan berujung pada celaan dan hinaan terhadap Presiden. “Niatnya mungkin baik karena itu sebagai bentuk antusiasme rakyat dalam mengawal pemerintah. Namun, ujungnya seringkali tidak baik,” tandasnya.
Dirinya menyesalkan ada pihak-pihak dengan alasan penilaian 100 hari kinerja Presiden, lantas mau melemahkan pemerintahan, bahkan menjatuhkan Prabowo. “Jadi, penilaian 100 hari pemerintahan kerap diplintir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Presiden. Silahkan saja menilai (meski belum layak dinilai), tapi jangan menjatuhkan,” imbuhnya.
Mereka dengan sengaja menghembuskan isu-isu yang tidak sehat seperti, lonjakan pengangguran hingga membuat orang ingin pindah ke luar negeri. “Isu kacangan seperti itu tujuannya jelas menghambat program pemerintahan yang sedang berjalan,” tukasnya.
Bagi John, setiap warga negara bisa memberi masukan kepada pemerintah. Tentu ada mekanismenya. “Saya lihat Bapak Presiden sangat welcome dengan masukan, bahkan kritik dari berbagai pihak. Tapi tentu harus konstruktif, bukan mau menjatuhkan. Dan, melalui mekanisme yang benar,” tegas pengusaha nasional yang sukses ini.
Dirinya mengajak semua pihak untuk menghormati pemerintah. “Kita hormati dan hargai pemerintah ini, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jangan dicaci maki atau direndahkan. Mereka sudah bekerja keras dan memikirkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Jangan jadi orang yang zalim terhadap pemerintah karena belum tentu kita juga benar kalau dikasih kepercayaan sebesar itu,” pungkas John Palinggi. (RN)
