Jakarta, innews.co.id – Wacana coblos 3 pasangan calon (paslon) pada Pilkada Jakarta nampaknya bukan isapan jempol belaka, melainkan sesuatu yang serius dan mencerminkan kemunduran demokrasi yang sejatinya saat ini sudah semakin baik di Indonesia.
Bila tidak disikapi secara konkrit, gerakan ini berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Jakarta merupakan barometer Pemilu di Indonesia.
“Kita cukup prihatin dengan adanya isu coblos 3 paslon di Jakarta. Ini ibarat kembali ke jaman batu lagi. Padahal, sistem Pemilu di Indonesia sudah semakin baik,” kata Ketua Solidaritas Teman Masyarakat Jakarta (STMJ) Chandra Soemardjo, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dianggap remeh. “Semua stakeholder di Jakarta harus turun karena kelihatannya gerakan ini semakin massif jelang hari pencoblosan,” ungkapnya.
Chandra menegaskan, para anggota DPRD DKI juga harus turun ke masyarakat. “Pilkada Jakarta merupakan tantangan di awal periode Anggota DPRD Jakarta yang baru dilantik ini. Perlu gerakan massif ke masyarakat agar fenomena coblos 3 paslon bisa dieliminir,” tukasnya.
Saat ini, ormas yang dipimpinnya gencar mensosialisasikan ke masyarakat agar mencoblos satu saja pada surat suara nanti. “Kami siap mendampingi anggota dewan untuk turun ke masyarakat membumikan gerakan coblos satu (Gercos),” imbuhnya.
Bagi Chandra, Anggota DPRD Jakarta punya tanggung jawab moral yang besar untuk mensukseskan Pilkada Serentak di Jakarta. “Kalau ternyata banyak yang coblos 3 paslon, artinya Jakarta sudah gagal dalam berdemokrasi. Dan kegagalan itu juga andil dari para Anggota DPRD yang enggan turun ke masyarakat,” tegasnya. (RN)
