Jakarta, innews.co.id – Pergantian kepengurusan tidak hanya bentuk penyegaran, tapi juga diyakini akan memperkuat suatu lembaga/organisasi dalam ritme kemajuan dengan berbagai perubahan dan pembaharuan. Stagnasi kepengurusan justru bisa melemahkan kinerja.
Dalam waktu dekat Jakarta Golf Club (JGC) yang terletak di bilangan Rawamangun, akan mengadakan Rapat Umum Anggota (RUA) yang salah satu agendanya adalah pemilihan pengurus.
“Pergantian pengurus merupakan hal yang wajar. Bukan selalu berarti tidak baik, tapi merupakan suatu bentuk penyegaran. Karena mungkin pengurus yang baru nanti memiliki ide-ide yang lebih mampu menjadikan JGC sebagai heritage keolahragaan di Indonesia semakin luar biasa,” kata salah satu anggota yang enggan disebutkan namanya.
Sejarahnya, JGC yang berdiri sejak 1872 tersebut diprakarsai oleh dua orang Inggris, A.Gray dan TC Wilson, tahun 1872, dan diberi nama Batavia Golf Club.
Di masa pendudukan Jepang, namanya dirubah menjadi Hoso Kyokai Golf Club. Bahkan, Laksamana Maeda, Perwira Tinggi Angkatan Laut Kekasairan Jepang pernah main golf di JGC. Namun, usai Perang Dunia II, namanya berganti menjadi Jakarta Golf Club hingga kini.
Usai Kemerdekaan RI, JGC juga kerap dipakai oleh para pejabat negara seperti Presiden RI ke-2 Soeharto, Mohamad Hatta (Wakil Presiden pertama Indonesia), Ahmad Soebardjo (Menteri Luar Negeri pertama), sampai Soepomo (Menteri Kehakiman sekaligus perancang konstitusi Indonesia), Laksamana E. Martadinata (Panglima Angkatan Laut), Ibnu Sutowo (Dirut Pertamina di era Orba), Soedomo (Pangkopkamtib), dan Bob Hasan (pebisnis).
Sejumlah pemimpin negara ASEAN antara lain, Ferdinand Marcos, Lee Kuan Yew, hingga Tun Abdul Razak, juga pernah main golf di JGC.
“JGC merupakan heritage keolahragaan yang harus dipelihara dengan baik,” kata anggota lainnya, Capt. Dr. Anthon Sihombing, MM., M.Mar., di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Soal pergantian kepengurusan, menurut Anthon, semua kembali pada anggota. “Silahkan saja kalau memang itu yang terbaik bagi kemajuan JGC. Bagi kami yang sudah senior ini JGC ibarat rumah kedua. Karenanya harus nyaman dan menyenangkan, baik lapangan, parkir, restoran, toilet, buggy car, dan lainnya,” tutur politisi senior Partai Golkar ini
Selain itu, lanjut Anthon, sebagai heritage, JGC harus menampilkan warna yang berbeda dengan lapangan-lapangan golf lainnya. “JGC ini heritage, jadi pengurus yang mengelolanya harus dapat mengurus dengan sebaik-baiknya, termasuk melibatkan pemerintah karena tempat ini sudah menjadi warisan keolahragaan di Indonesia,” tukas anggota yang telah sekitar 12 tahun jadi anggota JGC.
Anthon mengusulkan agar kedepan bisa dipilih pengurus yang punya dedikasi yang nampak dari visi-misi dan program jelas untuk melestarikan JGC. “Sebaiknya memang dipimpin oleh orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan yang masih mencari-cari cuan. Jadi, benar-benar mau mengabdikan dirinya untuk kemajuan JGC dan olahraga golf di Indonesia,” sarannya.
Mantan Anggota DPR RI ini mengusulkan agar saat pemilihan nanti diadakan semacam Sayembara, di mana yang akan ikut wajib memaparkan hal-hal apa yang mau dikerjakan bila dirinya terpilih. Termasuk komitmennya, baik secara moril maupun materiil untuk mendukung pengembangan JGC.
“JGC harus bisa menjadi destinasi golf dunia. Karena itu, seluruh sarana prasarananya harus standar internasional,” serunya.
Demikian juga dari sisi laporan keuangan harusnya bisa diberikan per dua bulan. “Mengelola JGC tidak boleh model alip-alip. Pengelolaannya harus transparan kepada semua anggota. Apalagi di JGC ini banyak klub-klub golf seperti Ale-Ale, Solid, JGC M, NBP, Bhineka, dan lainnya.
Anthon mengusulkan dibentuk Dewan Pengawas di JGC. “Pengelolaan JGC harus profesional. Karena itu dibutuhkan keberadaan Dewan Pengawas, sehingga pengelolaannya lebih memberi manfaat, baik bagi anggota, pekerja, maupun pengembangan JGC sendiri,” usulnya.
Dewan Pengawas harus ditentukan oleh anggota, bukan dipilih pengurus. Dia mencontohkan, Komisaris di Pertamina tidak dipilih oleh Direksi, melainkan oleh Menteri BUMN dan atas sepengetahuan Presiden. “Dengan begitu, maka anggota bisa mengontrol kinerja para pengurusnya,” pungkasnya. (RN)
