Jakarta, innews.co.id – Utang Pemerintah Indonesia per Januari 2025 mencapai hampir Rp 9 ribu triliun, alias Rp 8.909,14 triliun, naik Rp 108,05 triliun dibanding akhir 2024 lalu.
Selama dua bulan pertama tahun ini pemerintah telah menarik utang baru dari Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 238,8 triliun. Angka ini setara 37,2 persen dari total target penerbitan tahun 2025.
Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menerbitkan SBN Rp 177,9 triliun. Adapun penerbitan SBN digunakan untuk membiayai kekurangan APBN 2025.
Rincian pembiayaan anggaran itu terdiri dari pembiayaan utang Rp 224,3 triliun. Terbagi atas penerbitan SBN (netto) Rp 238,8 triliun, pinjaman (netto) minus Rp 14,4 triliun. Sedangkan pembiayaan non utang mencapai minus Rp 4,3 triliun. Sehingga pembiayaan total mencapai Rp 220,1 triliun.
“Target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta risiko yang terkendali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dalam dua bulan pertama 2025 pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran yang cukup besar. Yakni 35,7 persen dari total target.
Pemerintah menerbitkan utang dalam bentuk SBN untuk mendukung pembiayaan APBN 2025. Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, target penerbitan SBN adalah sebesar Rp 645,56 triliun. Artinya sampai akhir Februari 2025 utang yang ditarik dari SBN telah mencapai 37,2 persen dari target tersebut.
Sampai akhir Februari pembiayaan anggaran tercapai Rp 220,1 triliun, artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen.
Menurutnya, meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di bawah 40%.
“Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujarnya.
Sri Mulyani juga memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 28 Februari 2025 defisit Rp 31,2 triliun.
Realisasi itu setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025.
Dia menjelaskan, pendapatan negara hingga Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun (10,5% dari APBN), yang berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp 348,1 triliun (9,6% dari APBN), yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
“Meskipun ada defisit, keseimbangan primer masih surplus Rp 48,1 triliun. Artinya, pendapatan negara masih bisa menutup pengeluaran pokok tanpa harus berutang lebih banyak,” tukasnya. (RN)
