Jakarta, innews.co.id – Sudah menjadi rahasia umum, selama ini banyak calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang lebih memilih menempuh jalur ilegal daripada legal. Salah satu penyebabnya karena birokrasi yang masih berbelit dan berbiaya mahal.
“Ironis kalau kita lihat banyak calon pekerja migran Indonesia yang lebih memilih jalur ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri,” kata pengacara kondang, Dr (c) Zecky Alatas, SH., MH., yang juga dikenal peduli dengan keberadaan para pekerja migran asal Indonesia, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (9/7/2024) malam.
Menurutnya, para PMI merupakan salah satu sumber devisa terbesar dinnegara ini, di luar minyak dan gas bumi. “Pemerintah harus dapat mengayomi dan memberi perlindungan serta kemudahan kepada para PMI,” seru tokoh muda yang beberapa waktu lalu maju sebagai Calon DPD RI dapil Jakarta ini.
Zecky menuturkan, pemerintah harus bisa bersinergi dan merangkul serta mencarikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi, baik oleh perusahaan penyalur PMI maupun asosiasi. “Jangan sampai baik perusahaan maupun asosiasi seperti anak ayam kehilangan induknya karena kekurangpedulian pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa mensupport dengan pemahaman bahwa pemerintah juga tidak bisa sendiri mengurus puluhan bahkan ratusan ribu PMI di luar negeri,” tukas pengacara dan praktisi hukum ini.
Baginya, perusahaan maupun asosiasi dari PMI adalah mitra pemerintah, sehingga harus saling mensupport. “Kalau ada masalah, tidak perlu mencari kambing hitam, melainkan sama-sama mencari solusi terbaik,” usulnya.
Zecky mengusulkan, pemerintah bisa saja memberikan award bagi perusahaan penyalur PMI yang dinilai berprestasi baik. Juga diberi kemudahan, termasuk untuk membuka peluang-peluang pekerjaan di negara-negara baru.
“Pemerintah bisa membuat semacam one get service bagi para calon PMI, di mana semua proses dokumen dan persyaratan, mulai dari perekrutan diberikan kemudahan. Dengan begitu, baik calon PMI, perusahaan penyalur maupun asosiasi akan lebih dimudahkan,” tukas Ketua Umum Brigade 08 ini.
Sekarang ini, lanjut Zecky, yang terjadi malah sebaliknya. “Saya dapat info birokrasi terlalu panjang dan berbelit. Ini kan tentu akan menyulitkan,” imbuhnya.
Hal tersebut ditambah lagi dengan banyaknya Perusahaan Penempatan Pengerjaan Migran Indonesia (P3MI) yang mati suri lantaran peraturan yang berubah-ubah. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut ada deposito ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. “Harusnya perusahaan ini diberi apresiasi dan disupport,” tandasnya.
Mungkin saat ini pemerintah tengah mengembangkan sistem perekrutan. Namun, nampaknya belum berjalan mulus karena sistem seringkali down. “Harus ada Plan B yang lebih mudah proses, tapi tetap sesuai prosedur,” cetusnya.
Beri perhatian
Zecky meminta pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat benar-benar memperhatikan nasib PMI sebagai pahlawan-pahlawan devisa Indonesia.
“Saya berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa memperhatikan PMI dan diberi kemudahan birokrasi dalam proses penempatan di luar negeri. Juga bisa memberi apresiasi bagi perusahaan maupun PMI yang dinilai berperilaku baik,” usulnya.
Menjadi PMI, lanjut Zecky, adalah pilihan yang harus juga dihargai. “Tidak mudah para PMI menjalani kehidupan di luar negeri. Pun umumnya ada tanggung jawab yang mereka pikul, utamanya keluarga di dalam negeri. “Kita harus bisa menghargai perjuangan mereka. Untuk itu, pemerintah harus mensupport, memberi kemudahan, dan proteksi yang cukup sehingga para PMI bisa tetap merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri,” pungkasnya. (RN)
