Jakarta, innews.co.id – Kinerja 100 hari pemerintahan tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keberhasilan dari program yang dirancang.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu muncul hashtag kaburajadulu dan #indonesiagelap. Itu bisa diartikan sebagai sebuah apresiasi dan pengingat bahwa rakyat tetap mengontrol kinerja pemerintah, baik kalangan kalangan kampus maupun masyarakat Indonesia.
Harus dipahami, kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta, bahwa 100 hari kerja pemerintah belum bisa jadi ukuran atau parameter implementasi dari program-program yang diterapkan. “Terlalu dini bila kita menilai pemerintah gagal sampai harus dianalogikan Indonesia gelap,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/2/2025).
Dikatakannya, pemerintahan saat ini tentu menerima warisan dari sebelumnya, termasuk hutang-hutang negara yang jumlahnya sangat besar. Ini juga bukan persoalan mudah. Dibutuhkan strategi dan lobi-lobi agar beban pokok dan bunga bisa dibayarkan tanpa harus terlalu membebani rakyat.
Di sisi lain, pemerintah harus bijak menilai munculnya aksi demo dari adik-adik mahasiswa dan sikap kritis dari kalangan akademisi maupun pengamat merupakan bentuk perhatian besar, autokritik, dan kerinduan agar pemerintah bisa lebih strenght lagi dalam mendorong program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Dampak ke pengusaha
Sejauh ini, kata Diana, belum ada ekses terhadap dunia perekonomian ataupun dunia usaha. Semua masih berjalan normal, aman, dan terkendali
“Sebagai pelaku usaha, kami tetap yakin dan optimis dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan bergerak maju untuk memberi kepastian bagi pertumbuhan ekonomi, setidaknya tetap 5% di 2025 ini. Kedepan, ada banyak program-program yang bakal diimplementasikan guna mendorong perekonomian bisa mencapai 8%, sesuai target Presiden Prabowo,” beber Diana.
Ditambahkannya, sebagai bentuk penyaluran aspirasi di negara demokrasi, aksi demo adalah hal yang wajar. “Namun, kami berharap hal tersebut bisa berjalan kondusif, sehingga penyampaian kritik dan aspirasi bisa berjalan baik, tanpa perlu sampai terjadi huru-hara atau sejenisnya yang justru bisa mengganggu dunia usaha,” ucapnya.
Sampaikan aspirasi lewat jalur yang benar dan berikan kesempatan agar pemerintah untuk mengcreated hal-hal yang lebih menyentuh ke masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengutamakan kebijakan publik yang lebih dialogis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (RN)
